Ternate, Malutexpress – Aksi demo mahasiswa Kota Ternate bertempat di Kantor DPRD Kota Ternate, Kelurahan Kalumata, Senin 1 September 2025 berakhir aman dan lancar.

Para pendemo mahasiswa dibubarkan pada pukul 18.00 Wit, meski sempat bersitegang dengan aparat keamanan, namun kehadiran Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Ketua DPRD Maluku Utara Ikbal Ruray dan jajaran Forkompimda Maluku Utara, Walikota Ternate dan Pimpinan, serta Anggota DPRD Kota Ternate, terjadi dialog massa akhirnya dapat dibubarkan.

Kehadiran Gubernur Sherly dan Wakil Gubernur serta Walikota Ternate, mendengar 17 tuntutan massa aksi, disampaikan oleh perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kohati cabang Ternate.

Gubernur Sherly didampingi Wagub, Walikota Ternate, DPRD Kota dan Provinsi dan Forkompimda, mendengar beberaps aspirasi mahasiswa diantaranya, revisi UU Polri agar lebih humanis, Perda Tanah Adat, sengketa lahan Ubo-Obo, Bubarkan Lembaga DPR, keadilan bagi Ojol yang meninggal, pengesahan UU Perampasan Aset, pembebasan 11 Warga Maba-Sangaji karena konflik tambang, dan tuntutan lainnya.

Gubernur Sherly, bersama Kejari dan Kapolda serta Walikota Ternate langsung merespon akan menindaklanjuti permintaan aspirasi pendemo sesuai kewenangan, dengan harapan harus menjaga Maluku Utara agar tetap damai.

“Maluku Utara rumah torang semua, kami apresiasi aksi demo yang secara baik seperti ini berdialog dengan baik, Maluku Utara harus damai agar ekonomi bisa berputar,” ujar Gubernur Sherly.

Selain itu, Gubernur Sherly juga menjelaskan soal kasus hukum 11 Warga Maba-Sangaji, karena konflik pertambangan, bahwa proses hukum sudah berjalan, dan dioptimalkan pendekatan secara kemanusiaan.

“Kami akan coba terus berdialog mencari solusi, namun untuk 11 Warga Maba-Sangaji tersebut, kami akan coba bantu keluarga, istri dan anak karena suami mereka dalam proses hukum, tulang pungung keluarga,” lanjut Gubernur.

Sementara itu, Walikota Ternate M. Tauhid Soleman, memberikan penjelasan tuntutan massa aksi soal Guru Honorer dan penyelesaian sengketa lahan Kelurahan Ubo-Ubo antara warga dengan pihak Polda Malut.

“Terkait Guru Honorer kami akan lakukan pengangkatan sesuai mekanisme perundangan, menjadi tenaga P3K, dan memperhatikan kesejahteraan para Guru, sementara untuk lahan Ubo-Ubo sudah disampaikan langsung ke Menteri ATR/BPN saat berkunjung ke Ternate kemaren, sudah menjadi atensi pemerintah pusat,” ujar Walikota.

Aksi demo berakhir dengan lancar, kehadiran Gubernur, Wagub, Walikota dan seluruh jajaran DPRD dan Forkompimda, menenangkan massa aksi dan akhirnya massa aksi berhasil dibubarkan.

Aparat keamanan dan masyarakat secara babari, terpantau membersihkan sampah dan bekas Ban yang di bakar di areal jalan. (Ivan)