​Halbar,Malutexpress.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) secara resmi memulai langkah besar dalam pembenahan data kesejahteraan sosial, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), meluncurkan program Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi (DTSEN), Selasa (6/1) di Halmahera Barat.

​Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) diawali dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, yang secara resmi ditunjuk sebagai wilayah pilot project (proyek percontohan) untuk program tersebut.

​Menurut Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, program pemutakhiran data ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah di masa depan bersifat, Adil: Menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan, inklusif: Memastikan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan anak-anak, masuk dalam skema perlindungan sosial.

Serta berbasis Data Mutakhir: Meminimalkan kesalahan sasaran akibat data yang sudah tidak relevan.

“Kami dilapangan masih sering menemukan masyarakat yang pendapatan dibawah standar, rumah masih kayu, kamar mandi tidak layak, namun namun belum mendapatkan hak bantuan yang layak, karena mereka tidak masuk desil 1-5, sehingga pemda tidak bisa membantu mereka karena terkendala administrasi,” ujar Gubernur.

​Komitmen untuk Keadilan

Gubernur menambahkan pihak Pemprov Maluku Utara menyatakan bahwa DTSEN merupakan fondasi utama untuk menghadirkan keadilan sosial.

Dengan data yang akurat, alokasi bantuan dan program pemberdayaan diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

​”Ini adalah komitmen kami untuk menghadirkan kebijakan yang adil, inklusif, dan berbasis data mutakhir,” tegas Gubernur Sherly.

Dalam acara peluncuran tersebut, kehadiran Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos didampingi Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir, serta perwakilan BPS Pusat, dan masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, yang menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menghadirkan kesetaraan akses bagi seluruh warga Maluku Utara. (***)