​TERNATE,Malurexpress.com – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendalami dugaan kasus suap yang menyeret PT Wanatiara Persada (PT WP). Baginya, supremasi hukum di Bumi Moloku Kie Raha adalah harga mati yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

​Langkah KPK ini dinilai strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih serta iklim investasi yang sehat di Maluku Utara, terutama pada sektor sumber daya alam dan perizinan.

​”Kami sangat mendukung langkah KPK. Maluku Utara membutuhkan transparansi, terutama dalam pengelolaan investasi besar. Jika ada indikasi suap atau gratifikasi, itu harus dibuka secara terang benderang agar menjadi pelajaran bagi semua pihak,” ujar Gubernur Sherly kepada awak media, Selasa (13/1/2026).

​Menanggapi pemeriksaan yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut, Gubernur Sherly menjelaskan bahwa fokus penyelidikan KPK saat ini adalah dugaan penyuapan pajak PT Wanatiara Persada yang berlokasi di KPP Madya Jakarta Utara.

​Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu. Gubernur Sherly menekankan bahwa lokus atau tempat kejadian perkara berada di Jakarta dan berkaitan dengan pemeriksaan pajak pusat tahun 2023.

​”Lokus kejadiannya jelas di Jakarta terkait pajak pusat. KPK terbuka untuk keterangan tambahan jika relevan, namun ini bukan berarti ada indikasi langsung yang mengarah ke pejabat di daerah,” tegasnya.

​Jaga Stabilitas Investasi

​Meski mendukung penuh proses hukum, Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi. Mengingat, PT WP memiliki peran dalam pembangunan smelter, penyerapan tenaga kerja lokal, serta penyumbang pendapatan daerah yang signifikan.

​Sebagai kepala daerah sekaligus stakeholder utama di provinsi, Gubernur Sherly menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan KPK jika sewaktu-waktu keterangannya diperlukan.

​”Mari kita dukung penyidikan yang berbasis bukti agar keadilan tercapai tanpa mengganggu kemajuan daerah. Kita ingin investasi tetap jalan, tapi dengan cara-cara yang benar dan bersih,” tutupnya. (***)