Ternate – Kebijakan pelayanan kesehatan menjadi salah satu fokus utama dalam program 100 hari Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Dalam diskusi Media Gathering, Rabu (26/3), di Gamalama Ballroom, Hotel Bela, Sherly mengungkapkan komitmennya untuk memastikan layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat.

Sherly menegaskan bahwa pemerintahan Sherly-Sarbin baru berjalan sekitar 20 hari, namun beberapa kebijakan prioritas sudah mulai direalisasikan, seperti efisiensi anggaran untuk pendidikan, mudik bersubsidi, safari Ramadan, serta pasar murah. Selain itu, pencairan Tunjangan Hari Raya (THR), Tunjangan Kinerja (Tukin), dan Tambahan Tunjangan Penghasilan (TTP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi perhatian utama.

Dalam sektor kesehatan, Sherly mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendatangkan Menteri Kesehatan RI untuk melihat langsung kondisi RSUD Hasan Busori serta memulai pembangunan dua RSUD di Halmahera Timur dan Pulau Taliabu. Renovasi Rumah Sakit Jiwa di Sofifi juga menjadi agenda prioritas.

Terkait jaminan kesehatan, Pemprov Malut telah berkoordinasi dengan sejumlah kepala daerah, termasuk Halmahera Utara yang memiliki tunggakan jaminan kesehatan sebesar Rp9 miliar. Dana Bagi Hasil (DBH) akan segera dicairkan untuk melunasi utang BPJS, sehingga layanan kesehatan gratis dapat kembali dinikmati masyarakat kurang mampu.

Sherly menegaskan komitmennya dalam mendorong program Universal Health Coverage (UHC) agar seluruh warga Malut mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil dan bermutu. Kabupaten/kota yang belum menerapkan UHC, seperti Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Sula, Taliabu, Halmahera Timur, dan Tidore, akan diprioritaskan dalam program kesehatan daerah.

“Kami berkomitmen untuk memastikan seluruh masyarakat Malut memiliki akses pelayanan kesehatan yang layak, termasuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif,” tegas Sherly.