Ternate, Malutexpress – Forum Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menggelar pertemuan strategis di Bela Hotel Ternate pada Jumat, 25 April 2025. Pertemuan ini melibatkan Bupati dan Wali Kota dari seluruh wilayah Maluku Utara, serta narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, A. Fatoni, Direktur Utama PT Sucofindo Jobitriananda Hasjim, dan Direktur Pendapatan Daerah Teguh Narutomo.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Fokus utama kegiatan adalah sinkronisasi arah kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku Utara, khususnya Bappeda, sebagai leading sector.

Sherly Tjoanda Laos, Gubernur Maluku Utara, menekankan pentingnya menyelaraskan program pembangunan sesuai dengan prioritas Asta Cita pemerintah pusat. Ia juga mengajak seluruh kepala daerah untuk secara jujur mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi masing-masing wilayah. “Sinkronisasi arah kebijakan ini harus menjadi komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” ujar Sherly dengan tegas.

Salah satu isu mendesak yang dibahas adalah rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang melanda provinsi dan kabupaten/kota di Maluku Utara. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, Maluku Utara memiliki fiskal APBD rendah, berada di peringkat ketujuh terbawah secara nasional, hanya di atas enam provinsi di Papua.

Sherly mengungkapkan bahwa pendapatan daerah Maluku Utara pada tahun 2025 hanya mencapai 25 persen, dengan ketergantungan besar pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini lebih parah di tingkat kabupaten/kota, di mana PAD Sula hanya 2 persen, Taliabu dan Morotai 9-10 persen, Halteng tertinggi 20 persen, dan Halsel 15 persen.

Dengan kondisi ini, forum menjadi momentum penting untuk menemukan solusi bersama dalam meningkatkan pendapatan daerah serta menciptakan pembangunan yang lebih mandiri di seluruh wilayah Maluku Utara. (*)