Ternate,Malutexpress – Maluku Utara menjadi salah satu wilayah penghasil nikel terbesar, serta wilayah produksi hasil nikel terbaik di Indonesia. Namun harus sejalan dengan diversifikasi ekonomi, sumber ekonomi non tambang seperti pariwisata dan perikanan yang berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dalam acara Indonesia Critical Mineral Convex atau Forum Internasional Indonesia Critical Minerals Conference 2025, Selasa 3 Juni 2025 di Jakarta.

Gubernur Sherly juga menyampaikan bahwa industri pertambangan memerlukan pengelolaan berkelanjutan. Karena satu waktu, sumber daya alam tak terbarukan akan menemui akhirnya, tidak terkecuali nikel di Maluku Utara.

“Kita sadar, nikel bukan sumber daya abadi.” Kata Sherly di hadapan delegasi internasional, investor global, dan pemimpin industri,” ujar Gubernur.

Ia juga memaparkan Lima Pilar Strategi Keberlanjutan Pembangunan Pasca Nikel dalam forum Internasional Indonesia Critical Minerals Conference 2025. Dimana strategi yang harus menjadi konsern Pemerintahan Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Pusat dalam mengawaki geliat industry tambang seperti :

  1. Diversifikasi Ekonomi, Pemerintah perlu mempersiapkan sumber ekonomi non tambang, seperti pariwisata, mengembangkan destinasi ekowisata kelas dunia, perikanan berkelanjutan dalam bentuk hilirisasi perikanan serta pertanian tropis, lewat pengembangan industri kelapa, rempah-rempah, dan agroforestry.
  2. Soal Penguatan SDM & Vokasional, Sekolah kejuruan & politeknik industry berdasarkan kebutuhan di masa depan, tidak hanya smelter, tetapi juga energi dan teknologi baru; Beasiswa & kemitraan global sehingga generasi muda Maluku Utara dapat menjadi insinyur, manajer, pengusaha, bukan sebatas pekerja kasar.
  3. Industri Hijau & Inovasi, Mengedepankan energi bersih di kawasan industry, menggunaan pembangkit listrik bersih (PLTS/ PLTA) Mengembangkan prekursor & katoda untuk meningkatkan Pasokan baterai kendaraan Listrik rantai pasokan, serta pemberian Insentif penelitian yang berbasis teknologi industri.
  4. Tata Kelola Lingkungan, Pemerintah perlu membangun kesadaran kolektif dengan seluruh komponen bangsa bahwa nilai yang diberikan alam harus dikembalikan lewat kelestariannya.
  5. Keadilan Sosial & Dana Bagi Hasil (DBH), Maluku Utara yang menyumbang 40% ekspor tambang nikel nasional butuh perlakuan setimpal dengan apa yang dikontribusikan.

“Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengupayakan revisi formula DBH untuk keadilan sosial; mendorong tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk warga lokal. Serta mendorong keterlibatan tenaga kerja lokal di semua tingkatan, tidak hanya pekerja kasa” Tutur Sherly.

Gubernur Sherly menegaskan “Hari ini kita menambang logam, tapi esok kita harus bisa menambang ilmu, kreativitas, dan inovasi,” tutup Gubernur Sherly. (*)