JAKARTA, MALUTEXPRESS — Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat langkah strategis dalam mengatasi krisis hunian layak. Dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp3,2 triliun, Pemprov memilih jalur kolaboratif untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

Data BPS 2024 mencatat lebih dari 207.000 jiwa pra-sejahtera di Maluku Utara, serta 50.000 unit rumah tidak layak huni yang mendesak untuk dibenahi.

“Kami bergerak mencari solusi. Kami memilih kolaborasi,” tegas Gubernur Maluku Utara, Sherly.

Solusi Konkret dari Pemerintah Pusat

Dalam pertemuan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, Pemprov Maluku Utara berhasil memperoleh kuota 1.000 unit rumah subsidi tahap awal. Program ini menyasar ASN muda, buruh, dan pekerja informal, dengan skema cicilan ringan mulai dari Rp1 juta per bulan.

“Ini menjadi harapan baru bagi banyak keluarga muda di Maluku Utara,” lanjut Sherly.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut para kepala daerah dari Halmahera Tengah, Halmahera Barat, serta wakil bupati dari berbagai kabupaten.

Menuju Program BSPS 2026

Pada Selasa, 5 Agustus 2025, Gubernur Sherly melanjutkan koordinasi teknis dengan Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, untuk mempersiapkan data menuju program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026.

Langkah ini diharapkan dapat mengakhiri kondisi banyak warga yang masih tinggal di rumah tanpa sanitasi dan akses air bersih.

“Rumah layak bukan sekadar bangunan. Ia adalah fondasi masa depan. Dari rumah yang sehat dan aman, lahirlah anak-anak yang lebih kuat, keluarga yang lebih bermartabat,” ujar Sherly.

Apresiasi untuk Kementerian PKP

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Kementerian PKP dalam mendukung penyediaan hunian layak, khususnya bagi masyarakat pra-sejahtera.

“Yang kita bangun bukan hanya rumah, tapi harapan. Bukan hanya atap, tapi masa depan,” tutup Sherly.