SOFIFI, MalutExpress.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan komitmen serius dalam menggenjot kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tahun ini, Maluku Utara mencetak sejarah dengan terpilih sebagai satu dari lima provinsi di Indonesia yang menerima program sertifikasi kompetensi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Program strategis ini diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara. Menariknya, peserta tidak hanya terdiri dari para pekerja lapangan yang sudah lama mengabdi di PT PLN namun belum mengantongi sertifikat resmi, tetapi juga melibatkan kalangan mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.

Pengakuan Kompetensi Berskala Nasional

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa sertifikat yang diterbitkan langsung oleh Kementerian ESDM ini bukan sekadar lembaran kertas, melainkan bukti validitas keahlian yang diakui secara nasional.

“Dengan adanya sertifikat resmi, kemampuan mereka benar-benar teruji. Ini adalah langkah konkret untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja kita. Jadi, pekerja kita tidak hanya punya pengalaman, tapi juga punya legalitas,” ujar Gubernur Sherly di Sofifi.

Memperkuat Sektor Strategis

Langkah sertifikasi ini dinilai sangat krusial mengingat sektor energi merupakan salah satu tulang punggung pembangunan di Maluku Utara. Dengan tersedianya tenaga kerja terampil yang bersertifikat, diharapkan pengerjaan proyek-proyek kelistrikan dan energi di daerah dapat dilakukan oleh putra daerah sendiri secara profesional.

Gubernur Sherly berharap program ini menjadi fondasi kuat dalam memperkuat basis tenaga kerja kompeten di sektor-sektor strategis. Hal ini juga sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk mencetak SDM Indonesia yang memiliki daya saing global.

Keberlanjutan Program

Pemprov Malut berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung keberlanjutan program serupa di masa mendatang. Targetnya, lebih banyak lagi tenaga kerja lokal yang mendapatkan akses sertifikasi gratis untuk memperbaiki posisi tawar mereka di pasar kerja.

“Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan. Jika tenaga kerja kita kompeten dan bersertifikat, mereka akan mendapatkan peluang ekonomi yang jauh lebih baik dan layak,” tutup Gubernur.