JAKARTA,Malutexpress — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan bahwa peningkatan produktivitas daerah harus berjalan seiring dengan transparansi dan kejujuran dalam tata kelola pemerintahan.

Hal itu disampaikan usai melakukan dua agenda penting di Jakarta, yakni pertemuan dengan jajaran Kementerian Pertanian dan kunjungan kerja ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (24/10/2025).

“Kita sering bicara soal meningkatkan produktivitas. Tapi petani kami di Halmahera pernah bilang, yang kami butuhkan bukan cuma bibit, tapi jalan dan kejujuran.’ Kalimat sederhana itu mengingatkan saya bahwa produktivitas dan transparansi harus tumbuh beriringan,” ujar Gubernur Sherly.

Dalam pertemuan dengan Menteri Pertanian dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Gubernur Sherly menyampaikan bahwa Maluku Utara saat ini tengah berfokus pada penguatan rantai nilai pertanian dan perkebunan.

Setelah bantuan bibit kelapa, pala, dan cokelat untuk 25.000 hektare digelontorkan guna mendukung program hilirisasi perkebunan nasional, langkah berikutnya adalah memastikan hasil panen bisa keluar dari kebun menuju pasar dan industri.

“Bagi petani Maluku Utara, tantangannya bukan hanya menanam bibit, tapi bagaimana hasilnya bisa sampai ke pasar. Tanpa jalan tani, panen berhenti di kebun, bukan di industri,” katanya.

Ia memperkirakan dibutuhkan sedikitnya 5.000 kilometer jalan tani untuk menghubungkan hasil pertanian di 10 kabupaten/kota agar rantai nilai benar-benar tersambung dari ladang ke pabrik.

Usai agenda tersebut, Gubernur Sherly melanjutkan kunjungan ke Direktorat Pencegahan Wilayah V KPK untuk berdiskusi mengenai peningkatan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Maluku Utara.

Pembahasan difokuskan pada upaya memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah, melalui digitalisasi penuh dari perencanaan hingga pengawasan aset, serta penguatan peran Inspektorat sebagai sistem peringatan dini (early warning system).

“MCP bukan soal angka, tapi soal kepercayaan. Pemerintahan bersih lahir dari sistem yang terbuka dan data yang jujur. Transparansi bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memastikan kebaikan tidak tersesat di tengah jalan,” tegas Gubernur Sherly.

Langkah-langkah tersebut, lanjutnya, menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk membangun tata kelola yang bersih sekaligus produktif — di mana pembangunan fisik dan moral berjalan beriringan demi kesejahteraan rakyat. (***)