​TERNATE, MalutExpress.com – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, berkomitmen menuntaskan persoalan akses energi di wilayahnya. Ia memastikan seluruh desa di Maluku Utara yang hingga kini masih gelap gulita akan segera teraliri listrik paling lambat pada tahun 2027 mendatang.

​Kepastian ini merupakan hasil pertemuan strategis antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara terkait percepatan elektrifikasi desa, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.

​Fokus pada Perluasan Jaringan

​Gubernur Sherly menegaskan bahwa kendala utama kelistrikan di Maluku Utara bukanlah kekurangan daya, melainkan aksesibilitas jaringan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau secara geografis.

​”Secara sistem, kelistrikan di kabupaten dan kota sebenarnya sudah aman. Tantangan terbesar kami adalah membangun infrastruktur jaringan yang menghubungkan desa-desa terisolasi tersebut,” ujar Sherly di Ternate.

​Tahapan Pengerjaan Proyek

​Berdasarkan data yang dipaparkan pihak PLN, proyek pembangunan dan rehabilitasi jaringan telah dimulai sejak Oktober 2025 dengan pembagian tahapan sebagai berikut:

  • ​Maret 2026: Target penyelesaian untuk 41 desa.
  • ​April 2026: Memulai pengerjaan untuk 26 desa berikutnya.
  • ​Tahun 2027: Target rampung untuk 14 desa terakhir yang tersisa.

​Gubernur Sherly menekankan bahwa pemerintah daerah tidak akan memberikan ruang untuk penundaan. “Puluhan tahun desa-desa ini menunggu. Jadwal yang sudah disusun harus dieksekusi tepat waktu,” tegasnya.

​Penguatan Daya di Halmahera Utara

​Khusus untuk wilayah Halmahera Utara, kapasitas daya akan ditingkatkan secara signifikan. Dari daya terpasang saat ini sebesar 21 MW, PLN akan menambah kapasitas secara bertahap:

  1. ​Desember 2025: Tambahan 8 MW.
  2. ​Maret 2026: Tambahan 10 MW dan 20 MW.
  3. ​Total Kapasitas: Diproyeksikan mencapai 51 MW pada pertengahan 2026.

​Peta Elektrifikasi Maluku Utara

​Meskipun Ternate, Tidore Kepulauan, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Pulau Morotai sudah mencapai 100 persen elektrifikasi, Gubernur Sherly mengakui masih ada “pekerjaan rumah” di beberapa titik, antara lain:

  • ​Halmahera Selatan (termasuk Pulau Obi dan Kepulauan Joronga)
  • ​Halmahera Barat
  • ​Pulau Sula
  • ​Pulau Taliabu

​Menanggapi keluhan masyarakat mengenai pemadaman di area yang sudah berlistrik, Gubernur menjelaskan bahwa hal tersebut mayoritas disebabkan oleh gangguan teknis pada jaringan, bukan defisit daya. Ia meminta warga aktif melaporkan kendala melalui kanal pengaduan resmi PLN.

​Listrik untuk Masa Depan

​Menutup keterangannya, Gubernur Sherly mengingatkan bahwa akses listrik adalah kunci kesejahteraan.

“Listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga pendidikan, ekonomi, dan masa depan. Kami tidak ingin lagi ada anak-anak Maluku Utara yang harus belajar dalam gelap,” pungkasnya. (***)