​Halut,Malutexpress.com – Wakil Gubernur Maluku Utara melakukan gerak cepat meninjau langsung dampak banjir yang menerjang dua kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara, yakni Kecamatan Kao Barat dan Galela, Jumat (16/1/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan langkah pemulihan pascabencana berjalan tanpa hambatan dan terkoordinasi dengan baik.

​Didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi dan jajaran BPBD serta Dinas PUPR, Wagub menyisir sejumlah titik krusial, mulai dari posko pengungsian, fasilitas kesehatan, hingga infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan parah.

​Prioritas Keselamatan dan Kebutuhan Dasar

​Dalam peninjauan tersebut, Wagub menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan warga terdampak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

​”Saya hadir untuk memastikan negara benar-benar hadir di tengah masyarakat. Kebutuhan dasar seperti air bersih, logistik pangan, dan layanan kesehatan di Kao Barat dan Galela harus terpenuhi dan tidak boleh terputus,” tegas Wagub.

​Normalisasi Sungai Jadi Atensi Khusus

​Mengingat topografi Kao Barat yang rentan, Wagub memberikan instruksi khusus kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera melakukan tindakan teknis di lapangan.

  • ​Normalisasi Sungai: Memperbaiki aliran sungai untuk mencegah luapan susulan.
  • ​Perbaikan Infrastruktur: Memprioritaskan akses jalan dan jembatan yang putus agar mobilitas ekonomi warga kembali pulih.

​Validasi Data Harus Akurat

​Tak hanya meninjau lapangan, Wagub juga menggelar rapat koordinasi singkat dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Ia mengingatkan agar persoalan administrasi tidak menjadi penghambat penyaluran bantuan.

​”Kita tidak ingin penanganan terhambat persoalan administrasi. Koordinasi antara BPBD Provinsi dan Kabupaten harus diperketat, dan data kerusakan rumah serta lahan pertanian harus akurat agar bantuan tepat sasaran,” ujarnya.

​Langkah Mitigasi Jangka Panjang

​Sebagai penutup kunjungan, Wagub menyerahkan bantuan sembako dan obat-obatan secara simbolis. Ia juga memastikan posko kesehatan beroperasi 24 jam untuk mengantisipasi wabah penyakit pascabanjir.

​Ke depan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen melakukan langkah mitigasi yang lebih permanen, termasuk perbaikan sistem drainase dan pengendalian aliran sungai secara menyeluruh guna meminimalisir risiko bencana serupa di masa mendatang. (***)