Ternate,Malutexpress – Nurlaela Syarif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Ternate kembali mendesak Pemerintah Kota Ternate agar segera melunasi hutang jaminan BPJS kesehatan, demi hak kesehatan masyarakat Kota Ternate yang berkeadilan.

Menurut Nurlaela, program Universal Health Coverage (UHC) jaminan BPJS kesehatan gratis, bagi Masyarakat Ternate yang membutuhkan pelayanan kesehatan harusnya lebih mudah dan langsung mendapatkan pelayanan kesehatan ketika sakit di rumah sakit.

Tapi faktanya karena tunggakan hutang berkisar Rp.17,7 miliar, akhirnya dibatasi dengan administrasi aturan, birokrasi dan kriteria kalo orang sakit belum punya jaminan kesehatan, atau sudah miliki namun karena kondisi ekonomi, untuk bisa diakomodir dalam pelayanan kesehatan harus masuk Desil 1-5 hasil verifikasi Dinas Sosial Ternate.

Nurlaela Syarif, Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, menegaskan bahwa hak masyarakat mendapatkan kesehatan gratis harusnya tidak melihat si kaya dan si miskin, karena ini menjadi hak dasar masyarakat dilindungi Undang-Undang.

Problem yang Srikandi NasDem temukan ialah, ada orang yang tadinya mampu secara mandiri tapi karena kondisi kesehatan berobat jadi miskin.

Urusan Kesehatan Warga di Ternate Berbelit-Betit Karena Hutang BPJS Kesehatan.

Ketika warga yang belum memiliki BPJS kesehatan harus verifikasi ke Dinas Sosial, harus masuk kategori dasil.1-5 baru bisa dapat layanan kesehatan gratis.

“Ini salah tafsir terhadap hak kesehatan warga, ini prosedur yang keliru dan rumit melanggar hak konstitusi warga dalam jaminan kesehatan,” tegas Nurlaela.

“Kami meminta dengan tegas Pemkot Ternate harus konsisten dan serius dengan prioritas kesehatab, jika persoalan administrasi data kependudukan, sejak awal DPRD sudah ikhtiarkan, namun bukan berarti malah mempersulit masyarakat,” lanjut Nurlaela.

Ia mengakui untungnya program UHC Provinsi Maluku Utara, lewat kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur, masih bisa membantu kabupaten dan kota Ternate.

Namun Pemkot harus segera menyelesaikan kewajiban hutang Pemerintah Kota membayar BPJS Kesehatan agar memudahkan prosedur hak kesehatan warga Ternate. (*)