​TERNATE,Malutexpress – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mematangkan langkah penanganan pascabencana gempa bumi yang melanda beberapa wilayah di Bumi Moloku Kie Raha.

Untuk memastikan proses pemulihan berjalan efektif, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memimpin langsung Rapat Koordinasi Sinergitas Pemulihan Pascagempa yang digelar (Minggu, 5 April 2026).

​Rapat yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD terkait, instansi vertikal, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang terdampak.

Fokus utama pertemuan ini adalah sinkronisasi data dan percepatan realisasi bantuan bagi masyarakat.

​Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor

​Dalam arahannya, Wagub Sarbin Sehe menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri.

Diperlukan kerja sama yang solid antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten/kota.

​”Sinergi adalah kunci. Kita harus memastikan bahwa kehadiran negara dirasakan langsung oleh masyarakat yang terdampak. Semua kendala administratif harus segera diselesaikan agar bantuan, terutama rehabilitasi hunian, bisa cepat terwujud,” ujar Wagub.

​Fokus pada Infrastruktur dan Psikososial

​Selain membahas perbaikan infrastruktur fisik dan rumah warga yang rusak, rapat tersebut juga menyentuh aspek pemulihan ekonomi dan pendampingan psikososial bagi para penyintas.

Wagub meminta agar validasi data penerima bantuan dilakukan secara transparan untuk menghindari masalah di kemudian hari.

​Beberapa poin penting yang dihasilkan dalam rapat tersebut antara lain:

  • ​Validasi Data: Percepatan pendataan rumah rusak (kategori berat, sedang, ringan).
  • ​Distribusi Logistik: Memastikan stok bantuan pangan dan kesehatan tetap tersedia di titik-titik pengungsian jika masih diperlukan.
  • ​Skema Pembiayaan: Koordinasi dengan BNPB pusat terkait kucuran dana stimulan perbaikan rumah.

​Harapan Masyarakat

​Langkah cepat Wagub Malut ini mendapat apresiasi sebagai bentuk responsif pemerintah daerah. Diharapkan dengan adanya rapat koordinasi ini, tidak ada lagi tumpang tindih kebijakan di lapangan, sehingga masyarakat terdampak bisa segera kembali beraktivitas secara normal di hunian yang layak.

​Hingga berita ini diturunkan, tim teknis dari BPBD, Dinas Perkim dan Dinas Sosial, terus melakukan pemantauan intensif di lapangan guna menindaklanjuti instruksi dari hasil rapat koordinasi tersebut. (***)