Sofifi - malutexpress.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah resmi menggratiskan uang komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB Negeri mulai April 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari Program 100 Hari Kerja Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Langkah ini diambil untuk mewujudkan sistem pendidikan yang setara, terjangkau, dan bebas dari hambatan biaya.

Data dari BPS Maluku Utara tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 21,62% penduduk usia 16–18 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas. Beban biaya pendidikan menjadi salah satu alasan utama kondisi tersebut.

Gubernur Sherly Laos menegaskan pentingnya akses pendidikan bagi semua anak. “Pendidikan harus menjadi hak, bukan beban. Kami ingin memastikan setiap anak Maluku Utara bisa menyelesaikan 12 tahun wajib belajar tanpa terkendala ekonomi,” tegasnya.

Untuk memastikan kebijakan berjalan lancar, pemerintah memperkenalkan mekanisme pembayaran melalui sistem langsung (LS):

  • Sekolah mengajukan bukti penggunaan dana (SPJ) setiap akhir bulan.
  • Dinas Pendidikan memverifikasi laporan, lalu dana ditransfer langsung ke rekening sekolah.
  • Sekolah menerima bimbingan teknis dan sosialisasi daring untuk mempermudah pelaporan SPJ.

Selain itu, sekolah kini menerima pendanaan dari dua sumber utama: Dana BOS Pusat dan BOSDA dari Pemprov, yang akan mendukung operasional pendidikan secara menyeluruh.

Mulai tahun ajaran baru pada Juli 2025, kebijakan ini akan berlaku juga di sekolah swasta. Dengan demikian, pemerintah memastikan bahwa seluruh siswa, baik dari sekolah negeri maupun swasta, mendapatkan hak pendidikan yang adil dan merata.

Kebijakan pendidikan gratis ini tidak hanya berfokus pada anggaran, tetapi juga pada masa depan anak-anak Maluku Utara. Langkah ini menjadi bagian dari visi besar untuk menciptakan provinsi yang cerdas, inklusif, dan berkeadilan.