TERNATE, MalutExpress.com – Kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate saat ini tengah berada dalam tekanan hebat.

Dampaknya, sejumlah hak ASN, honorer, hingga program infrastruktur masyarakat terancam mandeg akibat keterbatasan kas daerah.
​
Kondisi memprihatinkan ini terungkap saat Anggota DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan II (Ternate Tengah), Nurlaela Syarif, bersama Badan Anggaran (Banggar) melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPKAD Kota Ternate pada Rabu (13/05/2026).
​
Keluhan Masyarakat dan Hak Pegawai Tersendat

​Nurlaela memaparkan bahwa hasil reses di masyarakat menunjukkan banyak aspirasi yang tidak berjalan. Kerusakan infrastruktur seperti jalan, talud, jembatan, dan drainase nyaris tidak bisa disentuh perbaikan.
​
Tak hanya itu, pelayanan dasar seperti penerangan lampu jalan dan pengangkutan sampah pun terkendala masalah operasional akibat sulitnya penyediaan BBM.

​”Dampak efisiensi anggaran ini sangat terasa pada kinerja ASN. Tambahan Tunjangan Penghasilan (TPP) berbasis kinerja sudah hampir tiga bulan belum terbayar. Begitu juga dengan gaji tenaga paruh waktu, honorer Damkar, insentif RT/RW, hingga guru dan nakes yang haknya tersendat karena ketersediaan kas daerah yang menipis,” ungkap Nurlaela.

​Realisasi Pendapatan Baru Capai 27 Persen

​Berdasarkan data yang dihimpun dari BPKAD Kota Ternate per 12 Mei 2026, potret pendapatan daerah masih jauh dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp969,58 miliar.

Berdasarkan laporan terkini, total realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp268.995.679.622. Angka ini merupakan bagian dari total target anggaran tahunan yang ditetapkan sebesar Rp969.589.656.633.

Rincian capaian dari berbagai sektor pendapatan, yaitu ​ Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke daerah, realisasi baru mencapai Rp219,42 miliar dari target Rp689,08 miliar.

“Ini hanya pendapatan operasional rutin untuk bayar gaji ASN dan di dominasi untuk hak guru dan nakes namun sifatnya rutin,” ujarnya.

Sementara ​Pendapatan Asli Daerah (PAD), per tanggal 12 Mei 2026, Sektor Pajak Daerah telah menyumbang sebesar Rp37,54 miliar (Target: Rp102,02 miliar), disusul oleh Retribusi Daerah sebesar Rp2,23 miliar.

​Salah satu capaian positif terlihat pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang mencatatkan realisasi sebesar Rp3,98 miliar, melampaui target awal sebesar Rp3,57 miliar.

​Sektor Lainnya: Lain-lain PAD yang Sah telah terealisasi sebesar Rp723,83 juta. Sementara itu, sektor Pendapatan Transfer Antar Daerah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan terpantau belum mencatatkan realisasi pada periode ini.

Nurlaela menjelaskan bahwa Pendapatan Transfer dari pusat saat ini hanya bersifat rutin untuk pembayaran gaji ASN, guru, dan tenaga kesehatan. Sementara itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah dan pendapatan sah lainnya terpantau masih nol atau belum mencatatkan realisasi.
​
Faktor Utama: Dana Transfer Pusat dan DBH Provinsi “Terkunci”
​
Memasuki semester kedua, Pemkot Ternate mengalami kesulitan fiskal yang cukup serius. Terjadi defisit berjalan sekitar Rp9 miliar hanya untuk memenuhi kebutuhan operasional rutin saja. Angka ini belum termasuk belanja modal untuk program pembangunan prioritas.
​
Menurut Nurlaela, ada dua faktor utama penyebab krisis fiskal ini:
​1. Alokasi Transfer Pusat yang merupakan hak daerah masih terkunci.
​2. Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Maluku Utara atas hak pendapatan Kota Ternate yang belum disalurkan.

​”Kondisi ini dipastikan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kota Ternate. Perlu langkah strategis agar krisis ini tidak berlarut-larut,” pungkas politisi NasDem tersebut. (Redaksi)