TERNATE,Malutexpress — Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi meluncurkan program kegiatan sosial Tahun Anggaran (TA) 2026. Agenda peluncuran dipusatkan di kawasan bersejarah Benteng Oranje, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate, pada Senin (25/5/2026).

​Peluncuran program ini dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe.

Acara tersebut dirangkaikan dengan penyerahan ribuan paket bantuan sosial (bansos) secara simbolis kepada masyarakat penerima manfaat.

​Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Malut, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abubakar, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Ketua DPRD Kota Ternate, Anggota DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif, serta para pejabat eselon di lingkup pemerintah daerah.
​
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly Tjoanda memberikan apresiasi kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), telah konsisten berakselerasi dalam mengawal pelayanan sosial langsung ke tengah masyarakat.

​”Kolaborasi lintas sektor terus dipacu agar seluruh intervensi sosial ini tepat sasaran dan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan di Maluku Utara,” tegas Sherly.

​Dalam pemaparannya, Gubernur merinci sejumlah program dan bantuan sosial prioritas Maluku Utara sepanjang tahun 2026, yang meliputi beberapa sektor utama:

​1. Sektor Pangan dan Keagamaan
Pemerintah daerah menyalurkan sebanyak 11.000 paket sembako murah bagi masyarakat di berbagai wilayah Malut. Selain itu, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pemprov Malut mendistribusikan 100 ekor hewan kurban ke 10 kabupaten/kota, ditambah 11 ekor sapi bantuan Presiden RI Prabowo Subianto yang dibagi masing-masing satu ekor per daerah.

Bantuan berupa alat musik juga diberikan untuk gereja di wilayah Batang Dua dan Sibenpopo.

​2. Sektor Kesehatan (UHC Prioritas)
Pemprov menegaskan status Maluku Utara sebagai daerah Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Melalui program ini, warga kurang mampu dapat mengakses layanan rumah sakit secara gratis karena pembiayaannya telah diaktivasi melalui sinergi anggaran Pemprov, Pemkab, dan Pemkot. Untuk mempermudah akses, pemerintah segera merilis video tutorial pengurusan administrasi BPJS.

​3. Pemberdayaan Disabilitas dan Penguatan Nelayan
Terdapat bantuan kursi roda serta kaki palsu dari Kementerian Sosial RI. Pemprov berkomitmen mengawal kemandirian ekonomi penyandang disabilitas lewat bantuan modal usaha produktif dan beasiswa pendidikan bagi yang berusia sekolah.

Sementara untuk sektor perikanan, sebanyak 700 nelayan difasilitasi dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), di mana 130 di antaranya kini tengah ditangani oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bersama OJK.

​4. Sektor Pendidikan
Di bidang pendidikan, Pemprov Malut bersiap meluncurkan program “Sekolah Rakyat” yang dijadwalkan mulai menerima penerimaan siswa baru pada Agustus 2026 mendatang.

​Melalui peluncuran berskala besar ini, duet kepemimpinan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe bersama Ketua Tim Penggerak PKK Malut berharap, integrasi program bansos 2026 ini mampu menyentuh akar rumput secara merata dan mempercepat peningkatan taraf hidup masyarakat di bumi Moloku Kie Raha.