​TERNATE,Malutexpress.com — Direktur Institute Kata Rakyat Maluku Utara (Malut), Ikhwanul Kiraam J Saleh, mendesak Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate untuk tetap fokus menjalankan fungsinya terhadap dokumen perencanaan daerah, ketimbang terjebak dalam polemik “Nurjaya Efek” yang dinilai tidak produktif bagi masyarakat.

​Hal ini disampaikan Ikhwanul, Minggu (20/09) menegaskan, saat ini DPRD Kota Ternate memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal pembahasan dokumen perencanaan pembangunan penting, yakni Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran 2026 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2027 agar berpihak pada kebutuhan publik.

​”Kami meminta para wakil rakyat di DPRD Kota Ternate agar tidak kehilangan fokus. Soal polemik Nurjaya sangat tidak penting, sudah di tangani aparat penegak hukum (APH), tapi Nurjaya masih berkoar-koar tidak jelas. Kami minta fokus pada agenda pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 dan R-APBD 2027, adalah momen krusial untuk memastikan setiap rupiah APBD dialokasikan untuk kesejahteraan warga Kota Ternate,” ujar Ikhwanul.

“Selama 2 tahun di DPRD Nurjaya jadi DPRD ada bikin apa, stop sibuk mengumbar persoalan internal ke publik, warga jenuh, warga butuh anggota DPRD mendengar curhat warga, bukan anggota DPRD di gaji rakyat balik curhat ke rakyat dan bikin gaduh,” tutup Ikhwan peringatkan Nurjaya.

​Ia menambahkan, dinamika dan polemik soal Nurjaya Hi. Ibrahim yang berkembang di media sosial maupun podcast belakangan ini, perlu juga diingatkan Nurjaya selama belum ada pergantian antar waktu (PAW) dan status masih anggota dewan, masih terima gaji tolong jaga etika.

Apalagi saat masa reses, malah sibuk dengan podcast, curhat soal internal lembaga ke warga, itu tujuannya apa. Sebagai perwakilan masyarakat, yang masih menerima fasilitas gaji agar stop mengalihkan perhatian dan membesarkan polemik internal, dari persoalan mendasar kota Ternare yang membutuhkan penanganan segera.

​Institute Kata Rakyat Malut mencatat setidaknya ada enam masalah krusial di Kota Ternate yang mendesak untuk terus dikawal dan disuarakan oleh DPRD, bukan mengumbar-umbar polemik di publik di antaranya:

​- Pengelolaan sampah: Penataan dan penanganan sistem pembuangan sampah kota yang berkelanjutan.
​- Penertiban parkir liar: Penataan ruang jalan dan penegakan aturan parkir guna mengurai kemacetan serta mengoptimalkan pendapatan daerah.
​- Jaminan kesehatan: Pemenuhan dan kepastian akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
​- Pembaruan database desil warga tidak mampu: Validasi data kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
​- Penanganan kelangkaan BBM: Pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) agar kebutuhan harian dan ekonomi warga tidak terganggu.
​- Optimalisasi Plaza Gamalama: Kejelasan pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

​”Persoalan-persoalan riil inilah yang menyentuh langsung kehidupan harian warga Ternate. Nurjaya masih menikmati gaji sebagai Anggota DPRD karena belum PAW, sangat disayangkan jika energi lembaga perwakilan rakyat habis hanya untuk merespons isu-isu sekunder yang tidak memberikan dampak langsung bagi perbaikan publik,” tegasnya.

​Pihaknya memastikan akan terus melakukan pengawalan kritis terhadap kinerja DPRD Kota Ternate sepanjang proses pembahasan anggaran hingga realisasi kebijakan di lapangan.

​Melalui edukasi ini, masyarakat juga diimbau untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sambil turut aktif mengawasi kinerja para wakil rakyat dan jajaran pemerintah daerah, agar penganggaran daerah tetap transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Kami akan kawal terus dan khusus untuk Nurjaya perlu kami ingatkan, selama anda masih menerima gaji DPRD, stop anda berkoar-koar cari sensasi, fokus kerja-kerja pada rakyat, karena gaji DPRD besar, yang katanya 46 juta itu, seharusnya Nurjaya fokus melaporkan kinerjanya ke warga, selama 2 tahun di DPRD Nurjaya jadi DPRD ada bikin apa, stop sibuk mengumbar persoalan internal ke publik, warga jenuh, warga butuh anggota DPRD mendengar curhat warga, bukan anggota DPRD di gaji rakyat balik curhat ke rakyat dan bikin gaduh,” tutup Ikhwan peringatkan Nurjaya. (ello)