Ternate,Malutexpress.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan hak-hak kelompok penyandang disabilitas di wilayah Kota Ternate.

Hal ini ditegaskan saat menerima kunjungan pengurus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Provinsi Maluku Utara serta Kota Ternate di Kantor DPRD Kota Ternate, Puncak Kalumata, Senin (28/9/2026).

​Kedatangan rombongan disabilitas tersebut diterima langsung oleh Pimpinan Komisi III dan Anggota Komisi III dan Anggota Komisi I di Ruang Fraksi Kebangkitan Bangsa pada pukul 10.30 WIT.

​Dalam pertemuan tersebut, dihadiri oleh Pempinan Komisi III dan Anggota, Najib Thalib, Hj. Naila Ibrahim, Nurlaela Syarif, serta Tasman Balak Anggota Komisi I, dan perwakilan disabilitas menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang selama ini dihadapi.

Isu utama yang menjadi sorotan meliputi perubahan data desil penerima bantuan sosial, penerbitan kartu penyandang disabilitas, kebutuhan pelatihan ketenagakerjaan, ketersediaan sekretariat organisasi, hingga pemenuhan hak-hak sosial dan kesetaraan di masyarakat.

​Ketua Pertuni, M. Nisban Muslim, mengungkapkan bahwa aspirasi ini sebenarnya telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah kota maupun provinsi. Bahkan, proses assessment terkait kebutuhan pelatihan ketenagakerjaan—khususnya pelatihan komputer dan pijat refleksi—sudah pernah dilakukan.

​”Kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Ternate yang mau membuka diri dan mendengarkan keluhan kami. Harapan kami, seluruh aspirasi ini mendapatkan solusi nyata agar kami bisa memperoleh hak secara berkeadilan,” ujar Nisban di hadapan para wakil rakyat.

​Pimpinan Komisi III DPRD Kota Ternate, Najib Thalib, memberikan apresiasi atas keberanian dan kepercayaan komunitas disabilitas untuk menyalurkan aspirasinya ke parlemen.

​”Sebagai representasi masyarakat, DPRD wajib memperjuangkan seluruh warganya, terlebih lagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus,” tegas Najib.

​Merespons aduan tersebut, DPRD Kota Ternate langsung bergerak cepat di tempat dengan berkoordinasi bersama Dinas Sosial Kota Ternate, Dinas Sosial Provinsi Malut, serta Kepala Balai Sentra Wahana Bahagia perwakilan Kementerian Sosial di Maluku Utara.

​Dari hasil koordinasi langsung di hadapan para perwakilan disabilitas, disepakati beberapa langkah konkret dan solusi jangka pendek:

Validasi data desil penataan ulang dan validasi data desil berbasis dokumen Kartu Keluarga (KK) dengan membuka ruang sanggahan bagi warga yang terdampak.

Agendakan pertemuan lanjutan, penjadwalan pertemuan khusus bersama Balai Sentra Wahana Bahagia Kemensos RI yang berlokasi di Kelurahan Kalumata, Ternate Selatan, guna merealisasikan program pelatihan dan bantuan operasional. (ello)