JAKARTA, MALUTEXPRESS.COM — Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenkoinfra) bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) tengah mematangkan strategi integrasi infrastruktur.

Langkah ini diambil guna memastikan lonjakan pertumbuhan ekonomi dari sektor hilirisasi nikel dapat dinikmati secara merata oleh sektor pertanian dan perikanan lokal.

​Rencana strategis tersebut digodok dalam agenda kunjungan kerja dan audiensi Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bersama jajaran yang diterima langsung oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kantor Kemenkoinfra, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

​Dalam pertemuan itu, Kemenkoinfra memberikan apresiasi atas capaian Pemprov Malut yang baru saja menyabet penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), salah satunya berkat keberhasilan menekan angka stunting (tengkes).

Prestasi ini dinilai menjadi modal penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di tengah masifnya industrialisasi.

​Menko Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan bahwa Maluku Utara saat ini telah menjadi magnet investasi global melalui kehadiran pabrik baterai sel di Weda dan Buli, serta rencana pengembangan bandara internasional.

Namun, ia mengingatkan agar kemajuan industri modern ini tidak meninggalkan sektor pangan lokal.

​”Di balik gemerlapnya industri, tantangan nyata masih membentang. Sektor sekunder seperti pertanian, perkebunan kelapa, dan perikanan membutuhkan dorongan infrastruktur agar tidak tertinggal di belakang bayang-bayang industri pertambangan,” ujar AHY.

​Menjadikan Halmahera sebagai lumbung pangan kawasan industri,
​Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, infrastruktur konektivitas merupakan urat nadi distribusi.

Tanpa adanya konektivitas yang kuat, hasil laut dan pertanian akan sulit menjangkau kawasan industri yang memiliki tingkat konsumsi tinggi, sehingga memicu ketimpangan ekonomi.

​Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Malut memaparkan program pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang terintegrasi.

​”Rencana besarnya adalah menyulap wilayah Halmahera sebagai lumbung pangan lokal yang solid, yang nantinya akan menyuplai kebutuhan pangan harian di kawasan-kawasan industri,” kata Sherly.

​Melalui skema ini, para petani kelapa, pelaku pertanian, dan nelayan lokal di Halmahera diproyeksikan akan mendapatkan kepastian pasar yang berkelanjutan langsung dari aktivitas industri di daerah mereka sendiri.

​Pertemuan ini mempertegas komitmen kedua belah pihak bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus berjalan beriringan dengan keadilan sosial. Kemenkoinfra menekankan prinsip ‘every progress is a good progress’, di mana setiap investasi infrastruktur dari negara harus dikonversi menjadi pemerataan yang dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat Maluku Utara. (Me/red)