TERNATE, malutexpress.com — Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelar talk show pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aula Kampus IAIN, Kelurahan Dufa-Dufa, Jumat (19/06/2026).

​Kegiatan yang didanai oleh APBD Provinsi Maluku Utara ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Malut dalam memperkuat edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka kekerasan di wilayah tersebut.

​Sejumlah isu strategis menjadi sorotan utama dalam pertemuan ini, mulai dari penanganan kasus kekerasan seksual pada anak usia 13–17 tahun, hingga dampak negatif konten digital dan game online yang rentan memicu anak terpapar pengaruh kekerasan serta kelompok radikal.

​Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara, Hj. Rusni Sarbin, turut hadir menekankan bahwa kunci utama dari efektivitas pencegahan kekerasan ini terletak pada sinergi dan keterpaduan data. Meski saat ini dihadapkan pada kondisi efisiensi anggaran, hal tersebut tidak boleh menyurutkan langkah penanganan.

​”Prinsipnya ketika data terpadu dapat disajikan di 10 kabupaten dan kota, termasuk mengetahui kondisi kasus per kasus, dengan kolaborasi insyaAllah dapat mengoptimalkan pencegahan,” ujar istri Wakil Gubernur Malut tersebut.

​Senada dengan hal itu, Kepala Dinas PPPA Provinsi Maluku Utara, Hairiah, mengungkapkan bahwa secara akumulatif tercatat ada sekitar 115 kasus kekerasan di awal tahun 2026. Angka ini menjadi alarm keras yang membutuhkan peran aktif dari lingkungan terkini, khususnya keluarga dan orang tua.

​Hairiah menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan menjadi penghalang bagi dinasnya untuk terus bergerak melindungi perempuan dan anak di Maluku Utara.

​”Dinas PPPA selalu membuka diri, meski dengan keterbatasan anggaran, kasus demi kasus terus kami tetap maksimalkan sebagai upaya optimalisasi perlindungan kepada perempuan dan anak,” tegas Hairiah.
​Dukungan Regulasi dan Implementasi di Lapangan

​Komitmen Pemprov Malut ini mendapat apresiasi positif dari Ketua Bapemperda DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa regulasi yang kuat dari pusat hingga daerah harus dibarengi dengan ketegasan implementasi di lapangan.

​Beberapa langkah konkret yang didorongnya meliputi optimalisasi pembatasan jam malam bagi anak-anak, pembatasan operasional kafe 24 jam hingga maksimal pukul 12 malam, serta konsistensi pelarangan aktivitas pesta yang melewati tengah malam. Di atas semua itu, kontrol pola asuh (parenting) dari orang tua tetap menjadi fondasi paling utama.

​Kegiatan ini menghadirkan narasumber berkompeten dari berbagai instansi, mulai dari Dinas PPPA Malut, Polda Malut, Densus 88, Pemerhati Perempuan Daurmala, hingga DPRD Kota Ternate.

​Turut hadir memberikan dukungan penuh secara langsung di antaranya Ketua DWP Malut (istri Sekda Provinsi Malut), perwakilan Rektor IAIN Ternate, serta puluhan peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, guru, hingga siswa-siswi sekolah.