Jakarta, Malutexpress – Presentase Dana Alokasi Umum (DAU) hampir 100 persen di pakai untuk belanja pegawai, ini membuat fiskal Provinsi Maluku Utara kesulitan untuk alokasi belanja operasional lain dan belanja modal pembangunan infrastruktur yang memadai.

Hal ini diungkapkan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri di Senayan Jakarta, Rabu (30/04/25).

Pendapatan daerah cenderung tidak ada kenaikan signifikan alias stagnan, namun di-sisi lain belanja pegawai dan jumlah ASN bertambah terus, sehingga presentasi belanja pegawai dibandingkan dengan pendapatan tidak berimbang.

“Kondisi eksisting ASN di Malut berjumlah sekitar 9.870 orang, sebagian besar adalah guru sekitar 6.000 dan lainnya tenaga kesehatan dan tenaga tekhnis,” kata Sherly.

Belanja pegawai sebesar 37 persen di tahun 2024, dan belanja modal tersisa hanya 17 persen. Sementara belanja jalan, irigasi, dan jaringan alokasinya hanya 300 miliar per tahun.

Ia juga memaparkan tahun 2025 belanja modal tersisa hampir 15 persen, belanja pegawai justru naik di angka 49 persen, karena ada penambahan ASN.

Sementara dana pembangunan turun menjadi 134 miliar karena ada pemotongan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dinas PUPR sekitar 157 miliar karena efisiensi.

“Total DAU yang diterima oleh Pemprov Malut hampir 100 persen dipakai untuk belanja pegawai, artinya tidak ada lagi yang tersisa dipakai untuk belanja operasional lainnya dan pembangunan,” ujar Sherly.