Ternate, Malutexpress – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, membuka Rekonsiliasi Iuran Wajib PPU Pemda dan Non-PPU Pemda Triwulan I Tahun 2025, yang digelar oleh BPJS Kesehatan Cabang Ternate, pada Selasa (6/5/2025) di Hotel Emerald.

Dalam sambutannya, Sherly menegaskan bahwa Universal Health Coverage (UHC) bukan hanya sekadar laporan administrasi. Pemerintah harus hadir secara nyata untuk memastikan akses kesehatan yang layak dan merata bagi seluruh warga Maluku Utara.

“UHC bukan hanya angka dalam laporan, tetapi bukti nyata bahwa negara hadir untuk rakyat. Layanan kesehatan harus adil, terjangkau, dan dapat diakses oleh semua pemegang KTP Maluku Utara,” tegasnya.

Pemprov Maluku Utara Ambil Langkah Konkret untuk Pelunasan BPJS

Sherly Laos mendorong seluruh kabupaten/kota agar menyepakati pembiayaan iuran kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, ia memastikan bahwa tunggakan BPJS tidak lagi menjadi kendala di masa depan.

Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Maluku Utara menggunakan skema pelunasan utang Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah, yang bertujuan membantu penyelesaian tunggakan iuran BPJS. Melalui langkah ini, masyarakat tidak perlu menjual aset pribadi demi mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

“Kita hadir dengan semangat mencari solusi bersama. Rakyat harus mendapatkan hak berobat tanpa mengorbankan harta benda. Nelayan di pulau kecil dan petani di lembah berhak mendapatkan akses kesehatan yang setara,” tambahnya.

Sinergi Data untuk Penguatan Perlindungan Sosial

Sherly Laos mengajak kepala daerah dan OPD untuk memperkuat koordinasi dalam pendataan penerima manfaat serta menyelaraskan program bantuan sosial. Langkah ini bertujuan agar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin efektif dalam melindungi masyarakat.

Sejumlah pejabat menghadiri acara tersebut, termasuk Sekretaris Provinsi Maluku Utara, para Sekda kabupaten/kota, Deputi Direksi BPJS Wilayah X, perwakilan BPK, Kanwil DJPB, Kepala BPKAD, dan Kadinkes se-Maluku Utara.

Sebagai penutup, Sherly menegaskan bahwa UHC di Maluku Utara harus lebih dari sekadar kebijakan di atas kertas. “Kita harus menjadikan Maluku Utara sebagai provinsi yang benar-benar sehat, tangguh, dan setara,” harapnya.