TERNATE, MALUTEXPRESS.COM – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Chasan Boesoirie Provinsi Maluku Utara terus membuka diri terhadap masukan dan kritik demi mendongkrak mutu pelayanan. Guna membangun sistem kesehatan yang terbuka dan partisipatif, pihak manajemen menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama berbagai elemen masyarakat di Aula Rumah Sakit, Kamis (2/7/2026).

Direktur RSUD dr. H. Chasan Boesoirie, dr. Rosita Alkatiri, M.Kes., menegaskan bahwa forum dialog ini menjadi instrumen penting bagi manajemen untuk mengevaluasi sekaligus menyerap langsung aspirasi warga Maluku Utara.

“Kami ingin setiap masukan menjadi dasar perbaikan layanan. Pelayanan yang baik hanya bisa lahir dari komunikasi yang terbuka dengan masyarakat,” ujar dr. Rosita.

Ia mengakui, meski berbagai pembenahan fasilitas, digitalisasi, hingga peningkatan kompetensi SDM terus dipacu, sejumlah keluhan yang dirasakan langsung oleh masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan secara bertahap.

Soroti Waktu Tunggu, Parkir Liar, hingga Keamanan

Dalam sesi diskusi yang berlangsung dinamis, para peserta forum menyoroti beberapa persoalan klasik yang kerap ditemui di lapangan. Mulai dari masalah penataan parkir liar, sistem keamanan lingkungan rumah sakit, hingga lamanya waktu tunggu antrean di poliklinik, Instalasi Gawat Darurat (IGD), dan instalasi farmasi.

Untuk mempercepat pelayanan obat, perwakilan masyarakat bahkan mengusulkan agar manajemen menyediakan depo obat khusus di setiap unit pelayanan.

Menanggapi keluhan terkait semrawutnya kendaraan, dr. Rosita menjelaskan bahwa pembangunan area parkir yang lebih representatif baru direncanakan meluncur tahun depan. Namun sebagai langkah cepat, tahun ini manajemen akan memperketat penataan arus kendaraan di kawasan depan rumah sakit.

“Tahun ini kami fokus menata arus lalu lintas dengan sistem satu jalur dan menertibkan parkir liar agar akses masuk rumah sakit lebih tertib dan lancar,” jelasnya.

Sementara untuk urusan keamanan, RSUD hingga kini masih dibantu oleh personel Satpol PP. Langkah ke depan, manajemen berkomitmen untuk menambah tenaga keamanan profesional demi menjamin rasa aman bagi pasien maupun pengunjung.

Solusi Antrean Digital dan Perluasan IGD

Terkait keluhan lamanya waktu tunggu, dr. Rosita memaparkan bahwa RSUD sebenarnya telah mengintegrasikan sistem pendaftaran digital lewat aplikasi Mobile JKN serta menyediakan fasilitas kios mandiri untuk mencetak Surat Eligibilitas Peserta (SEP).

Tantangan terbesar saat ini adalah faktor edukasi dan sosialisasi agar platform digital tersebut bisa digunakan secara masif oleh pasien. “Sistem antrean kita sudah berbasis online. Tantangannya sekarang adalah memastikan masyarakat memahami cara menggunakannya dengan baik,” urainya.

Kabar baiknya, untuk mengatasi kepadatan dan penumpukan pasien di ruang gawat darurat, RSUD Chasan Boesoirie dipastikan akan langsung tancap gas melakukan proyek fisik pada bulan ini.

“Perluasan ruang IGD akan segera kita mulai bulan ini. Ini mendesak agar pelayanan di lini terdepan menjadi lebih nyaman dan tidak ada lagi penumpukan pasien,” tegas dr. Rosita.

Komitmen Tindak Lanjut Manajemen

Masukan berharga juga datang dari kalangan akademisi yang mendorong pihak rumah sakit untuk lebih efektif mengelola waiting time (waktu tunggu) serta memperkuat budaya pelayanan yang ramah, aman, dan berorientasi pada kenyamanan pasien.

Pihak manajemen memastikan seluruh poin rekomendasi yang lahir dari FKP ini tidak akan berakhir di atas kertas, melainkan menjadi pijakan utama evaluasi kerja operasional.

“Seluruh masukan ini kami jadikan modal utama untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas dan sesuai dengan harapan besar masyarakat Maluku Utara,” pungkasnya.

Sebagai informasi, forum strategis ini dihadiri oleh lintas sektor, mulai dari perwakilan pasien, organisasi masyarakat sipil, akademisi (Universitas Khairun, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dan Poltekkes Kemenkes Ternate), BPJS Kesehatan Cabang Ternate, PT Kimia Farma Ternate, Biro Organisasi Setda Malut, Dinas Sosial Provinsi Malut, serta para pimpinan media massa lokal. (me/red)