DPRD Ternate Minta Penataan UMKM Coffee Streat Kawasan Cagar Budaya
TERNATE,Malutexpress.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate agar segera mengambil langkah intervensi dan menata ulang keberadaan para pelaku usaha street coffee yang kian menjamur di sejumlah titik strategis, seperti kawasan Lapangan Ngara Lamo dan Benteng Oranje.
Penataan ini dinilai krusial guna menghadirkan kepastian pengelolaan, menjaga ketertiban, serta memberikan rasa aman dan nyaman baik bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun masyarakat sebagai konsumen.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan perwakilan komunitas pelaku usaha street coffee, Senin (2/11/2026).
Amin mengungkapkan, salah satu sorotan utama dalam RDP tersebut adalah penataan kawasan Lapangan Ngara Lamo. Menurutnya, para pelaku usaha di lokasi itu sangat mengharapkan adanya penataan yang lebih baik agar aktivitas bisnis mereka berjalan tertib tanpa mengesampingkan kenyamanan publik.
”Pemerintah memang harus melakukan intervensi, terutama dalam mengatur lokasi atau posisi para pelaku UMKM agar lebih tertata. Apakah nantinya menggunakan tenda atau seperti apa, itu masih perlu dibicarakan. Begitu juga dengan fasilitas penataan parkir agar pelanggan yang datang merasa aman dan nyaman,” ujar Amin.
Selain itu, DPRD juga mendorong adanya komunikasi intensif antara Pemkot Ternate dan pihak Kesultanan Ternate agar pengelolaan kawasan Ngara Lamo dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak.
Di samping itu, keberadaan UMKM di kawasan tersebut diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik melalui sektor retribusi parkir, pajak, maupun kontribusi aktivitas usaha lainnya.
Persoalan Perizinan di Benteng Oranje
Sorotan lain yang tak kalah penting adalah aktivitas UMKM di dalam kawasan cagar budaya Benteng Oranje. Dalam RDP tersebut terungkap bahwa masih terdapat karut-marut mengenai kewenangan pengelolaan serta mekanisme perizinan bagi pelaku usaha yang menempati kawasan bersejarah tersebut.
Bahkan, Dinas Kebudayaan setempat dilaporkan belum pernah menerima permohonan izin secara langsung dari para pelaku UMKM yang beroperasi di dalam kawasan benteng.
Amin menegaskan, meski keberadaan UMKM terbukti mampu menggerakkan roda perekonomian lokal, regulasi yang ada harus tetap dipatuhi.
Penataan di kawasan Benteng Oranje wajib merujuk pada aturan yang berlaku, salah satunya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Cagar Budaya.
”Regulasi terkait pengelolaan cagar budaya harus menjadi perhatian agar kebijakan penataan tidak bertentangan dengan aturan. Selain itu, pengelolaan retribusi yang selama ini masih manual oleh masyarakat sekitar juga harus dibenahi melalui keterlibatan pemerintah agar lebih transparan dan bermanfaat bagi daerah,” tambahnya.
Usulan Titik Ruang dari Komunitas
Sementara itu, perwakilan komunitas street coffee, Rizky, menyambut baik langkah dialog bersama DPRD dan Pemkot Ternate. Ia menyampaikan bahwa komunitasnya mengusulkan adanya izin legalitas pemanfaatan ruang publik, khususnya bagi para pelaku street coffee yang menggunakan gerobak keliling.
Menurut Rizky, para pelaku usaha gerobak memilih untuk menata diri dan meminta kepastian ruang agar tidak berbenturan dengan aturan penertiban Satpol PP, sekaligus memastikan kontribusi pajak dapat berjalan lancar tanpa kendala.
Terkait wacana penempatan di Taman Nukila yang sempat diusulkan pihak Sekda, komunitas menilai hal tersebut berpotensi menimbulkan penumpukan dan mengganggu kantong parkir karena jumlah pelaku usaha gerobak yang sudah cukup banyak.
”Jadi kami dari komunitas street coffee gerobak menyarankan agar Pemkot Ternate memberikan dua titik ruang alternatif, yakni di Taman Nukila dan Taman Toboko. Konsep kami adalah take away (beli dan bawa pulang), jadi konsumen datang membeli langsung pergi dan tidak mengganggu area parkir,” pungkas Rizky.
Berbagai masukan konstruktif dari RDP ini selanjutnya akan dirumuskan oleh DPRD Kota Ternate menjadi rekomendasi resmi untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Ternate. ((Ello/Red)

Tinggalkan Balasan