TERNATE, MALUTEXPRESS.COM – Komisi III DPRD Kota Ternate mendorong optimalisasi pengelolaan pendanaan serta peningkatan kualitas pelayanan di seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) se-Kota Ternate.

Penegasan tersebut disuarakan oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif, seusai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan dan para Kepala Puskesmas terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, Selasa (28/7/2026).

Dalam forum tersebut, Nurlela menyoroti pentingnya akselerasi kemandirian pengelolaan keuangan faskes melalui penerapan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Dari 11 Puskesmas di Kota Ternate, masih terdapat tiga Puskesmas di wilayah pulau terluar, yakni Hiri, Moti, dan Mayau (Batang Dua), yang belum menerapkan pola pengelolaan BLUD,” ungkap Nurlela di Ternate.

Menurutnya, keseragaman sistem pengelolaan keuangan sangat krusial agar setiap Puskesmas mampu menyerap serta mengoperasionalkan berbagai sumber pendanaan secara fleksibel, mulai dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) APBN, operasional APBD, hingga dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kawal Dana Stunting dan Minta Distribusi Dokter Merata

Nurlela menegaskan, pengawasan ketat Komisi III difokuskan pada efektivitas penggunaan dana BOK yang dialokasikan untuk program prioritas, seperti pemenuhan gizi anak, penanganan stunting, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak (maternal-neonatal).

Di sisi lain, Komisi III menemukan belum optimalnya pemanfaatan dana kapitasi JKN di sejumlah Puskesmas pulau terluar akibat kendala keterbatasan tenaga medis, khususnya ketersediaan dokter umum dan dokter gigi.

“Puskesmas dengan tenaga dokter lengkap cenderung memperoleh dana kapitasi lebih besar karena intensitas layanannya tinggi. Sebaliknya, Puskesmas di Moti dan Jambula masih kekurangan dokter gigi sehingga berdampak pada porsi penerimaan dana kapitasi,” jelasnya.

Atas kendala tersebut, Komisi III mendesak Dinas Kesehatan Kota Ternate untuk segera menginventarisasi seluruh tenaga medis yang dibiayai APBD dan melakukan redistribusi secara adil ke Puskesmas yang masih minim Nakes.

Usulkan Sistem Shift dan Prioritaskan Faskes Pemerintah

Guna meningkatkan respon pelayanan publik, Nurlela mendorong adanya inovasi jam operasional Puskesmas yang selama ini cenderung monoton dari pagi hingga siang hari. Pihaknya mengusulkan penerapan sistem kerja bergilir (shift) serta perluasan program kunjungan ke rumah warga (home visit).

Ia juga mengimbau para dokter yang bertugas di Puskesmas agar lebih memprioritaskan jam pelayanan di fasilitas kesehatan milik pemerintah ketimbang praktik pribadi.

“Semakin banyak pelayanan yang diberikan di Puskesmas, semakin besar pula dana kapitasi yang diterima. Dana tersebut masuk menjadi pendapatan BLUD dan dikembalikan penuh untuk mengupgrade fasilitas serta kualitas layanan masyarakat,” pungkas Nurlela. (me/red)