TERNATE – Malutexpress.com, Kisruh internal di tubuh DPRD Kota Ternate kini menjadi sorotan tajam publik.

Aksi Anggota DPRD, Nurjaya Hi. Ibrahim, yang melaporkan 29 koleganya ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku Utara atas dugaan perjalanan dinas fiktif dan kasus suap Villa Lego Montana, bahkan sampai di KPK RI, memicu reaksi keras dari berbagai pihak.

​Kritikan pedas datang dari mantan Anggota DPRD Kota Ternate dua periode (2014-2018 dan 2019-2023), Moezakir Dodaradaga.

Pria yang akrab disapa Jek ini menilai Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate saat ini sangat lemah dalam menjalankan fungsinya sebagai garda terdepan penjaga etika dan perilaku anggota dewan.
​
BK Dinilai Alpa Jalankan Kode Etik

​Menurut Jek, BK seharusnya menjadi instrumen yang mampu meredam kegaduhan internal sebelum menjadi konsumsi publik yang merugikan nama baik institusi.

​”Saya pribadi merasa miris dan prihatin dengan peran BK DPRD Kota Ternate. Mereka harusnya aktif menggunakan Kode Etik dan Tata Beracara secara internal untuk mengambil langkah tegas terhadap perilaku etis anggota yang mencederai lembaga,” tegas Jek kepada Malutexpress.com, Rabu (6/5/2026).

​Jek menambahkan, berdasarkan pengalamannya selama dua periode menjabat, persoalan semacam ini tidak akan melebar menjadi opini liar di tengah masyarakat jika BK memahami regulasi yang ada.

​”Saya curiga pimpinan dan anggota BK mungkin tidak pernah membaca tata beracara dan kode etik lembaga. Jika mereka paham, kewenangan itu pasti digunakan dengan baik sehingga masalah ini tetap menjadi problem internal, tidak mencuat hingga mencoreng nama lembaga seperti sekarang,” sindirnya.
​
Usulkan Mosi Tidak Percaya

​Meski sudah tidak berkantor di Kalumata (Gedung DPRD), politisi yang masih aktif di PDI-Perjuangan ini mengaku terus memantau kinerja mantan lembaganya tersebut.

Ia melihat BK saat ini telah kehilangan “taring” dalam menjaga marwah kehormatan dewan. Sebagai solusi konkret, Jek mendesak seluruh fraksi di DPRD Kota Ternate untuk tidak tinggal diam melihat lemahnya fungsi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tersebut.

​”Segera evaluasi atas kelalaian dan kelemahan komposisi BK saat ini. Cabut keanggotaan mereka, segera ganti. Buat mosi tidak percaya! Bagi saya, BK DPRD Kota Ternate saat ini gagal total,” pungkasnya dengan nada lantang.