Sofifi,Malutexpress – Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kepolisian Daerah Maluku Utara resmi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pendampingan, Pengamanan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum terhadap Program Pemerintah di Wilayah Maluku Utara, di Aula Bidadari Kantor Gunernur Sofifi, 26 Mei 2025.

MoU ini menjadi langkah strategis memastikan program pembangunan di Maluku Utara dapat dieksekusi secara aman dan tepat sasaran, dengan pengawasan melekat dari aparat penegak hukum dan Inspektorat Provinsi.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, menegaskan pentingnya sinergi antara Pemprov dan Polda dalam memastikan setiap program Pemerintah/ Pemda berjalan aman, bersih, dan profesional.

“Kolaborasi adalah kekuatan. Dalam kebersamaan, kita temukan jalan untuk menjaga negeri Moloku Kie Raha, membangun kepercayaan, dan menghadirkan keadilan,” tegas Gubernur.

Selain itu, Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, menyoroti tantangan di lapangan yang kerap mengganggu proyek pemerintah swakelola, termasuk praktik premanisme yang bahkan menyusup ke dalam institusi.

Ia menegaskan Self-manage government project sudah sesuai perundang-undangan tidak boleh terganggu.

“Keamanan adalah pintu gerbang investasi berlangsung dengan aman,” ujar Wakapolda. (*)