TERNATE – Malutexpress — Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara dan sekaligus mengumumkan alokasi anggaran senilai Rp35 miliar melalui APBN 2025. Dana tersebut ditujukan untuk peningkatan kapasitas kawasan transmigrasi di tujuh kabupaten/kota.

Dalam kegiatan Rapat Koordinasi yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Malut, H. Sarbin Sehe, Selasa (15/7/2025) di Bela Hotel Ternate, Wamen menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi.

“Kementerian transmigrasi hadir untuk menjaga integrasi nasional, mengentaskan kemiskinan, dan mewujudkan kedaulatan pangan,” ujar Viva dalam sambutannya.

Ia menjelaskan bahwa dana Rp35 miliar akan difokuskan untuk mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta membangun orientasi sosial budaya lokal secara berkelanjutan. Tujuh wilayah yang menerima alokasi tersebut mencakup Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan.

“Anggaran ini diharapkan jadi katalis untuk meningkatkan pendapatan dan menggali potensi produk unggulan lokal,” tambahnya.

Wakil Gubernur Sarbin Sehe, dalam arahannya, menekankan pentingnya sinergi antar kepala daerah untuk memperkuat visi pembangunan kawasan transmigrasi, khususnya dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

“Ini bukan sekadar program, tapi peluang untuk memperbaiki kualitas hidup warga transmigrasi,” ungkap Sarbin.

Sebagai bentuk konkret kerja sama antar daerah, acara ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Lamongan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. MoU ini disaksikan langsung oleh Wamen Transmigrasi dan Wakil Gubernur Malut.

Turut hadir dalam Rakor tersebut jajaran pimpinan daerah, termasuk Bupati Pulau Morotai, para wakil bupati dari Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Selatan dan Halmahera Timur, serta jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tingkat provinsi dan kabupaten.