Ternate, malutexpress.com — Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar uji coba pengambilan data pengukuran pelembagaan Pancasila. Kegiatan ini berlangsung di Gamalama Ballroom Bela Hotel, Selasa (23/9/2025), sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dasar negara.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari program nasional BPIP yang menyasar berbagai provinsi di Indonesia. Maluku Utara termasuk dalam daftar daerah yang menjadi fokus awal pelaksanaan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin A. Kadir menegaskan bahwa Pancasila berperan sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia. Ia menyebut ideologi negara ini mampu mengikuti perkembangan zaman dan tetap relevan dalam berbagai dimensi kehidupan.

“Kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Ekonomi yang tak berlandaskan nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Teknologi tanpa bimbingan moral bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi,” ujar Samsuddin.

Ia mendorong agar pendekatan dalam pengambilan data menjadikan Pancasila sebagai kerangka metodologi penelitian. Dengan cara ini, data yang terkumpul tidak hanya bersifat faktual, tetapi juga mencerminkan sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah hidup dan berfungsi dalam masyarakat.

Lebih lanjut, Samsuddin menekankan pentingnya memperkokoh ideologi Pancasila sebagai fondasi pembangunan bangsa. Ia mengingatkan bahwa tantangan terhadap Pancasila semakin kompleks, terutama di era digital yang rawan disinformasi, ekstremisme, dan intoleransi.

BPIP Dorong Pelembagaan Pancasila dalam Kebijakan Daerah

Direktur Pelembagaan BPIP Hotrun Siregar menjelaskan bahwa pengukuran kelembagaan Pancasila bertujuan untuk menilai sejauh mana nilai-nilai dasar negara telah terintegrasi dalam regulasi dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Ia merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ini.

“Kami berharap hasil pengukuran ini bisa menjadi acuan dalam menyusun kebijakan strategis maupun teknis di daerah,” kata Hotrun.

Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah memasukkan hasil indeks pelembagaan Pancasila ke dalam rencana kerja. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar sekaligus tujuan dari setiap perencanaan pembangunan di Maluku Utara.