TERNATE,Malutexpress – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate untuk serius dan berkomitmen memprioritaskan alokasi anggaran bagi program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat Kota Ternate.

Permintaan tersebut disampaikan Nurlaela saat rapat internal Banggar DPRD Kota Ternate membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Kantor DPRD Kalumata Puncak, Jumat (7/11/2025).

Menurut Nurlaela, berdasarkan data yang dihimpun, total utang iuran BPJS Kesehatan Pemerintah Kota Ternate sejak tahun 2023 hingga Oktober 2025 mencapai Rp9.813.348.200.
Rinciannya sebagai berikut:
1. Utang tahun 2023–2024: Rp6.484.688.200
2. Utang tahun 2025 (Agustus–Oktober): Rp3.328.660.000

Untuk tahun anggaran 2026, Nurlaela menjelaskan bahwa apabila mengacu pada jumlah kepesertaan tahun 2025 sebanyak 32.000 jiwa, maka kebutuhan anggaran yang harus disiapkan di RAPBD 2026 mencapai Rp14.942.340.000.
Dengan rincian:
1. Iuran PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) Pemkot: Rp14.639.940.000
2. Bantuan iuran peserta mandiri kelas 3 aktif: Rp302.400.000

Namun, lanjut Nurlaela, dalam draf RAPBD 2026, anggaran yang baru dialokasikan hanya sebesar Rp12.000.000.000, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp2.942.340.000.

“Kami di Badan Anggaran tengah menghitung ulang postur RAPBD Tahun 2026 yang telah diajukan Pemkot Ternate. Jika ada ruang fiskal, misalnya melalui peningkatan target pendapatan pajak daerah yang selama ini dirancang terlalu rendah, kami akan dorong agar penambahannya diarahkan untuk menutup kekurangan alokasi anggaran BPJS Kesehatan gratis bagi rakyat Ternate,” tegas Nurlaela.

Selain itu, Banggar DPRD juga tengah mengkaji beberapa skema tambahan pembiayaan, di antaranya dengan mengakui piutang PAD (Pendapatan Asli Daerah) tahun 2023–2025 — baik yang tertagih maupun tidak tertagih — sebagai bagian dari pendapatan yang dapat dialokasikan kembali untuk prioritas pembiayaan kesehatan gratis.

Nurlaela juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia menegaskan bahwa Pemprov Maluku Utara perlu segera menyelesaikan utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Pemkot Ternate agar dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah.

“Kami berharap, ketika Gubernur Sherly Tjoanda Laos berkomitmen membayar hutang DBH Provinsi ke Kota Ternate, maka Pemkot juga harus komitmen untuk memprioritaskan penyelesaian hutang jaminan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Politisi NasDem yang dikenal vokal tersebut, menutup dengan menegaskan bahwa kondisi fiskal yang sulit tidak boleh menjadi alasan untuk menunda kebijakan pro-rakyat.

“Prinsipnya, meskipun kondisi anggaran sedang sulit di seluruh daerah, namun anggaran pro rakyat — khususnya prioritas jaminan kesehatan gratis — harus dikedepankan,” pungkas Nurlaela. (***)