Tobelo,Malutexpress — Pasca kejadian kendala jembatan penyebrangan tidak bisa dilalui dan akibatkan seorang guru SD asal Desa Ngajam (48 tahun), meninggal dunia di Mobil Ambulance karena sulit menyeberang jembatan karena banjir, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan lapen di Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, pada tahun 2027.

Menurut Gubernur Sherly pembangunan tersebut akan dimulai pada tahun anggaran 2026.

Ia menjelaskan bahwa dari total panjang jalan 17 kilometer yang membutuhkan penanganan, Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 8 kilometer pada tahun 2026. Sisanya, sepanjang 9 kilometer, ditargetkan rampung pada tahun berikutnya.

“Tahun 2026 jalan lapen akan dibangun 8 kilo. Untuk jalannya dari total 17 kilometer, 8 kilo sudah masuk di tahun 2026 dan sisanya tahun 2027 selesai,” ujar Gubernur Sherly di Tobelo, Jumat (12/12/2025).

Selain jalan, proyek ini juga menghadapi tantangan pada pembangunan jembatan beton di sejumlah titik.

Gubernur menyebutkan terdapat empat lokasi yang membutuhkan jembatan dengan panjang antara 15 hingga 20 meter.

Pembangunan jembatan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran besar, mencapai sekitar Rp100 miliar. Namun, anggaran ini belum termasuk dalam rencana Pemerintah Provinsi sehingga Sherly memastikan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Total jembatan beton yang akan dibangun mungkin anggarannya Rp100 miliar. Untuk jembatan belum masuk perencanaan, akan kita komunikasikan meminta bantuan ke Kementerian PU,” tegasnya.

Buruknya infrastruktur jalan dan jembatan di Loloda Utara selama ini telah berdampak serius bagi masyarakat, bahkan memakan korban jiwa.

Pada Rabu (10/12/2025), seorang pasien anemia berinisial MP, yang merupakan guru SD di Loloda Utara, meninggal dunia di dalam ambulans saat dirujuk menuju RSUD Tobelo. Proses rujukan yang seharusnya berlangsung cepat terhambat hingga delapan jam akibat kondisi jalan sirtu yang rusak parah, berlumpur, serta medan terjal dan sungai tanpa jembatan.

Kematian MP menambah panjang daftar warga yang menjadi korban buruknya akses transportasi di Loloda Utara. Tragedi ini kembali menyoroti lemahnya penyediaan infrastruktur dasar yang semestinya menjadi hak masyarakat, sekaligus menjadi pengingat mendesak atas pentingnya realisasi janji pembangunan yang disampaikan pemerintah. (***)