TERNATE – Malutexpress, Pimpinan DPRD Kota Ternate mengambil langkah tegas terkait masalah finansial pribadi salah satu anggotanya yang dinilai berpotensi mencoreng marwah lembaga legislatif, Kamis 7 Mei 2026.

Pimpinan DPRD resmi meminta Badan Kehormatan (BK) untuk memproses laporan tunggakan kredit anggota dewan atas nama Nurjaya Hi. Ibrahim.
​
Langkah ini diambil setelah pimpinan menerima dokumen resmi dari PT. Bank Maluku Malut Cabang Ternate terkait fasilitas kredit konsumtif yang macet selama bertahun-tahun.
​
Detail Tunggakan Mencapai Ratusan Juta
​
Berdasarkan data yang dihimpun, permasalahan ini bukan lagi perkara kecil. Berikut adalah poin-poin krusial yang menjadi dasar pemanggilan tersebut:
1. ​Durasi Tunggakan: Kredit tercatat macet selama 44 bulan, terhitung sejak Juli 2022.
​2. Total Nominal: Hingga 3 Maret 2026, total tunggakan yang harus dibayar mencapai Rp.141.135.381,25.
​3. Abaikan Peringatan: Pihak bank diketahui telah melayangkan Surat Peringatan II sejak Juni 2025 dan surat tindak lanjut pada Maret 2026, namun belum ada penyelesaian dari yang bersangkutan.
​
Menjaga Marwah Lembaga
​
Pimpinan DPRD Kota Ternate menegaskan bahwa urusan finansial pribadi ini telah berdampak pada administrasi lembaga, terutama dengan adanya surat permohonan pemotongan gaji dari pihak bank kepada Sekretaris DPRD.

​”Kami meneruskan dokumen ini secara resmi ke Badan Kehormatan sebagai instansi yang berwenang menjaga kode etik anggota dewan. Masalah ini menyangkut integritas institusi,” tulis Pimpinan DPRD dalam siaran persnya.

​Instruksi Tegas untuk Badan Kehormatan

​Dalam keterangannya, Pimpinan DPRD memberikan empat instruksi utama kepada BK:
​- Klarifikasi Segera: Memanggil Nurjaya Hi. Ibrahim untuk menjelaskan kendala penyelesaian kewajibannya.
– ​Langkah Mediasi & Disiplin: Memastikan ada komitmen nyata dan jadwal penyelesaian agar tidak berdampak pada implikasi hukum lebih lanjut bagi lembaga.
​- Koordinasi Sekretariat: BK diminta berkoordinasi dengan Sekretaris DPRD dan Bendahara Setwan terkait teknis pemotongan gaji sesuai regulasi dan permintaan pihak perbankan.
​- Menjaga Citra: Memastikan kasus ini tidak menjadi preseden buruk yang menurunkan kepercayaan publik terhadap DPRD Kota Ternate.
​
Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate diharapkan segera menyusun jadwal pemanggilan guna menuntaskan masalah yang telah memasuki masa jatuh tempo tersebut. (Redaksi)