Ternate, malutexpress.com — Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut baik keputusan penetapan wilayahnya sebagai provinsi fokus baru dalam program kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF untuk periode 2026–2030.

Apresiasi tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Setda Maluku Utara, Dr. Fachruddin Tukuboya, M.M., saat mewakili Gubernur Maluku Utara dalam Rapat Koordinasi Awal program di Hotel Bela Ternate, Rabu (20/5/2026).

“Penetapan Maluku Utara sebagai provinsi fokus baru merupakan langkah yang sangat tepat dan sejalan dengan program pemerintah pusat. Ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan di daerah,” tegas Fachruddin.

Tantangan Wilayah Kepulauan dan Ketimpangan Ekonomi

Fachruddin memaparkan, Maluku Utara memiliki karakteristik unik sebagai provinsi kepulauan dengan 975 pulau dan 70,4 persen wilayah berupa perairan. Kondisi geografis ini membuat akses serta sebaran pelayanan publik kepada 1,4 juta jiwa penduduk—di mana 34,8 persen di antaranya berusia anak dan remaja (0–19 tahun)—menjadi tantangan besar.

Meski pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melejit hingga 34,1 persen akibat hilirisasi industri pertambangan di Pulau Halmahera, pemerataan kesejahteraan dinilai belum sepenuhnya terwujud. Ketimpangan terlihat nyata dari kontribusi Halmahera Tengah yang menyumbang 62,47 persen ekonomi daerah, sedangkan Kota Tidore Kepulauan hanya 2,30 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Malut di angka 72,52 masih berada di bawah rata-rata nasional.

Di sektor kesehatan, prevalensi stunting di Malut memang berhasil diturunkan dari 23,7 persen menjadi 23,2 persen. Namun, penurunannya belum merata, bahkan beberapa daerah seperti Halmahera Timur dan Kepulauan Sula justru mengalami kenaikan. Keterbatasan akses layanan di pulau terluar dengan waktu tempuh laut hingga 12 jam juga masih menjadi ganjalan utama.

Sektor pendidikan pun menghadapi persoalan krusial. Meski memiliki lebih dari 2.000 sekolah dan 259 ribu siswa, angka putus sekolah pada transisi SMP ke SMA tergolong tinggi hingga mendekati 50 persen. Tercatat ada sekitar 34.000 anak tidak sekolah (ATS) di Maluku Utara yang didominasi anak-anak yang belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Empat Pilar Fokus dan Pembentukan Tim Koordinasi

Sementara itu, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat (KGM) Bappenas, Inti Wikanestri, SKM., MPA., yang hadir secara virtual menyampaikan bahwa program kerjas ama UNICEF ini melibatkan 16 kementerian/lembaga dan 13 pemerintah daerah provinsi.

Khusus untuk Maluku Utara, fokus kerja sama diarahkan pada 4 pilar utama, yaitu gizi, kesehatan, pendidikan, dan efektivitas program, dengan alokasi pendanaan awal sebesar 26.000 dolar AS. Bappenas mendorong Pemprov Malut untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait pembentukan Tim Koordinasi Provinsi guna mengawal pelaksanaan program.

Pada kesempatan yang sama, Direktur SUPD IV Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI, Dr. Paudah, M.Si., menekankan bahwa hasil kerja sama lima tahun ke depan harus berdampak signifikan.

“Target akhirnya adalah mewujudkan visi Presiden Prabowo dan Gubernur Maluku Utara untuk melahirkan SDM unggul melalui peningkatan IPM di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Paudah.