Ternate, malutexpress.com — Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Supervisi Progres Pelaksanaan 7 Program Prioritas Presiden di Ruang VIP Bandara Pemda Malut, Ternate, Rabu (10/6/2026). Rapat evaluasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI ini digelar guna mengakselerasi capaian target pembangunan nasional di wilayah Maluku Utara.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Biro Pemerintahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta tim teknis dari Kemendagri RI.

Dalam forum tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Provinsi Malut, Dr. Fachruddin Tukuboya, hadir membacakan instruksi dan arahan tertulis dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.

Gubernur Sherly menegaskan bahwa pelaksanaan program prioritas Presiden merupakan amanah nasional yang wajib dieksekusi secara serius, terukur, dan penuh tanggung jawab oleh jajaran di daerah.

“Program-program tersebut tidak hanya menjadi indikator kinerja pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat daya saing daerah,” ujar Fachruddin membacakan arahan Gubernur.

7 Instruksi Penting Gubernur untuk OPD

Guna memastikan seluruh program berjalan optimal di lapangan, Gubernur Maluku Utara mengeluarkan tujuh poin instruksi tegas bagi seluruh OPD dan pemerintah kabupaten/kota:

  1. Substansi Lebih Utama: Keberhasilan program diukur dari dampak langsung yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar pemenuhan administratif atau besarnya penyerapan anggaran.
  2. Hapus Ego Sektoral: Mendorong kolaborasi lintas sektor dan antarjenjang pemerintahan demi mempercepat pencapaian target.
  3. Penyelesaian Cepat Kendala Lapangan: Meminta jajaran segera mengidentifikasi dan membedah hambatan regulasi, penganggaran, lahan, maupun pengadaan barang dan jasa.
  4. Data Akurat dan Transparan: Mengharuskan penyusunan laporan capaian secara presisi untuk menghindari kesenjangan data antarinstansi.
  5. Perketat Pengawasan Berjenjang: Memastikan efisiensi anggaran agar bebas dari penyimpangan serta tepat sasaran.
  6. Fokus Isu Strategis: Memberikan perhatian penuh pada pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, Program Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, UMKM, infrastruktur dasar, hilirisasi, transformasi digital, hingga mitigasi iklim.
  7. Bekerja Profesional dan Problem Solving: Menuntut aparatur sipil bergerak adaptif dan inovatif menjawab dinamika kebutuhan publik.

Dorong Optimalisasi Potensi Maritim

Mengakhiri pembacaan arahannya, Fachruddin mengingatkan kembali realitas kondisi geografis Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan. Menurutnya, tantangan konektivitas memerlukan pendekatan pembangunan yang kolaboratif dan adaptif.

Ia optimistis, kekayaan potensi di sektor perikanan, pertanian, pariwisata, ekonomi maritim, serta hilirisasi industri dapat terus diakselerasi untuk menopang keberhasilan Program Prioritas Presiden di bumi Moloku Kie Raha.