TERNATE, MALUTEXPRESS.COM – Realisasi penerimaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)—yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB)—di Kota Ternate hingga pertengahan tahun anggaran 2026 tercatat masih sangat minim dan jauh dari target.

Berdasarkan data yang dihimpun, hingga Juli 2026 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perizinan bangunan tersebut baru terkumpul sekitar Rp200 juta. Angka ini baru menyentuh kisaran 8 persen dari total target yang ditetapkan sebesar Rp2,5 miliar.

Rendahnya capaian retribusi yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Ternate tersebut mendulang sorotan tajam dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate dalam Rapat Kerja bersama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) di Gedung Dewan, Rabu (8/7/2026).

Anggota Banggar DPRD Ternate menilai, minimnya capaian retribusi PBG tersebut sangat bertolak belakang dan tidak sebanding dengan masifnya aktivitas pembangunan fisik bangunan serta infrastruktur komersial yang tumbuh pesat di Kota Ternate.

BP2RD Bakal Kumpulkan OPD Teknis Pengejar Target

Menanggapi sorotan dewan, Kepala BP2RD Kota Ternate, Mochtar Hasim, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis guna merumuskan formulasi percepatan penerimaan daerah.

Mochtar menjelaskan, koordinasi ketat akan difokuskan bersama Dinas PUPR serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate selaku garda terdepan dalam rantai pelayanan perizinan dan penerbitan rekomendasi teknis PBG.

Sinergi antar-instansi ini dinilai krusial agar strategi intensifikasi serta ekstensifikasi retribusi dapat dieksekusi secara optimal dalam sisa kurun waktu enam bulan pada semester kedua tahun anggaran 2026.

“Enam bulan ke depan, kami akan membahas langkah-langkah teknis yang akan dilakukan Dinas PUPR maupun DPMPTSP sebagai OPD yang menangani penerbitan perizinan, sehingga target penerimaan dapat kita kejar,” tegas Mochtar. (me/red)