Ternate, malutexpress.com — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen penting bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mengevaluasi sekaligus menekankan urgensi pemerataan pembangunan di daerah kepulauan.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan bahwa kemerdekaan sejati harus diwujudkan melalui pembangunan yang adil dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.

“Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kata adil itu tentang pemerataan, sedangkan makmur tentang kesejahteraan. Itulah tujuan dan harapan masyarakat,” tegas Sherly, Senin (17/8/2026).

Menurut Sherly, tantangan terbesar Maluku Utara saat ini tidak lagi sebatas memacu pertumbuhan angka ekonomi, melainkan memastikan hasilnya dapat dinikmati secara merata. Ia menyoroti konektivitas yang belum sepenuhnya terhubung memadai di provinsi kepulauan tersebut.

“Pembangunan di Maluku Utara belum inklusif. Salah satu penyebab utamanya adalah konektivitas karena masih banyak wilayah yang belum terhubung oleh jalan dan jembatan yang layak,” jelasnya.

Penguatan Akses dan Infrastruktur di Pulau Obi

Keterbatasan infrastruktur sangat terasa di kawasan kepulauan seperti Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Di Pulau Obi, pesatnya pertumbuhan kawasan industri perlu diimbangi dengan percepatan pembangunan akses antar-desa serta penyediaan fasilitas dasar.

Salah satu langkah nyata adalah hadirnya Jembatan Sungai Akelamo yang menghubungkan Desa Kawasi dan Desa Soligi di Kecamatan Obi. Jembatan permanen ini mempermudah mobilitas masyarakat pesisir, memangkas waktu tempuh, serta membantu petani dan pedagang mendistribusikan hasil produksi.

Selain itu, penguatan jaringan transportasi juga menyasar Obi Selatan lewat pembangunan jembatan di Desa Gambaru untuk menyokong aktivitas warga ke area perkebunan. Pembangunan infrastruktur ini merupakan wujud kolaborasi pemerintah desa bersama dukungan pelaku usaha Harita Nickel.

Tak hanya jembatan, penataan kawasan permukiman baru di Desa Kawasi turut dikembangkan dengan konsep terpadu yang memadukan hunian, jalan, fasilitas publik, hingga area ekonomi. Langkah pemindahan warga ke permukiman yang lebih tertata ini dirancang menjadi bagian dari konsep kota inklusif dan berkelanjutan.

Visi Pembangunan Berkelanjutan

Gagasan penataan kawasan Obi dan Desa Kawasi ini memiliki rekam jejak panjang. Mantan Bupati Halmahera Selatan, Muhammad Kasuba, sebelumnya mengungkapkan bahwa arah pengembangan industri di Obi sejak awal telah dirancang agar berjalan beriringan dengan peningkatan mutu hidup warga setempat.

Seiring meluasnya aktivitas pertambangan dan hilirisasi nikel, kebutuhan fasilitas pendukung di Pulau Obi kian mendesak. Sinergi antara Pemerintah Daerah (Pemda), masyarakat, dan pelaku industri menjadi kunci utama penyediaan infrastruktur berkelanjutan.

Momentum peringatan HUT ke-81 RI ini kembali menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa kemajuan ekonomi di Maluku Utara harus dibarengi dengan pemerataan fasilitas hingga ke pelosok kepulauan.