Jakarta, Malutexpress – Bank Maluku Malut mengambil langkah strategis memperkuat daya saingnya di industri perbankan nasional.

Dalam upaya penguatan modal lewat skema Kelompok Usaha Bank (KUB), Bank Maluku Malut menggandeng Bank DKI Jakarta, menandatangani Perjanjian Penyertaan Modal dan Perjanjian Pemegang Saham dalam kerangka Kelompok Usaha Bank (KUB), Kamis 5 Juni 2025 di Jakarta.

Melalui skema ini, Bank DKI akan menanam-kan modal sebesar Rp. 93,5 miliar ke Bank Maluku Malut.

Sesuai laporan keuangan triwulan III 2024, modal inti Bank Maluku Malut tercatat sebesar Rp. 1,45 triliun.

Suntikan modal dari Bank DKI Jakarta akan menjadi langkah awal menuju penguatan struktur permodalan, digitalisasi layanan, serta perluasan kapasitas pembiayaan sektor-sektor produktif di kawasan timur Indonesia.

Penambahan modal ini menjadi bagian dari konsolidasi sesuai amanat POJK No. 12/POJK.03/2020, sekaligus upaya memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp. 3 triliun — sebuah prasyarat agar bank daerah tetap relevan dan kompetitif di tengah tantangan ekonomi global.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, menyambut positif kolaborasi ini.

“Kami melihat ini sebagai peluang besar bagi Bank Maluku Malut untuk bertransformasi seperti Bank DKI yang sudah mapan di layanan digital. Ini akan mendukung pembiayaan sektor strategis Maluku Utara — dari tambang, perikanan, hingga UMKM,” ujar Gubernur Sherly.

Ia menekankan pentingnya konektivitas sistem keuangan daerah dengan pusat, mengingat Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional, mencapai 34,6% (YoY) di kuartal I 2025.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan transformasi Bank DKI akan diperluas melalui sinergi lintas daerah.

“Kami tengah melakukan transformasi besar-besaran, terutama di bidang digital dan pembiayaan produktif. Kerja sama ini diharapkan bisa membuka jalan kolaborasi antar-pemerintah daerah yang lebih luas ke depan,” Jelas Pramono.

Transformasi ini diharapkan menghasilkan dampak nyata: penguatan permodalan, percepatan digitalisasi, peningkatan kredit produktif, hingga peningkatan dividen bagi pemda sebagai pemegang saham.

Gubernur Sherly menegaskan komitmen pengawasan terhadap kerja sama ini agar betul-betul membawa manfaat.

“Seperti arahan Presiden Prabowo, sinergi antar lembaga negara, termasuk perbankan daerah, harus diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Kami ingin kolaborasi ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Utara, Maluku, dan Indonesia,” pungkasnya. (*)